Masa Orde Baru di Indonesia (1966–1998) Di situasi politik dan ekonomi Indonesia
Dr. Heri Ginanjar M.Pd
(heriginanjar@unlip.ac.id)
Muhamad Fariz A. Rojak
(frz210805@gmail.com)
Rico Renaldi
(Ricorenaldi@gmail.com)
Mata Kuliah Demokrasi Pancasila
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Sosial dan Ekonomi
Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
Pendahuluan
Masa Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, sejak tahun 1966 hingga 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru lahir dengan janji untuk memperbaiki kondisi bangsa yang dianggap mengalami kemunduran pada masa Orde Lama. Pemerintahan ini mengusung stabilitas politik, keamanan nasional, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Namun, di balik keberhasilan pembangunan tersebut, Orde Baru juga meninggalkan berbagai persoalan serius, terutama dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Lahirnya Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dan ekonomi Indonesia pada awal hingga pertengahan 1960-an. Pada masa itu, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, kekurangan bahan pokok, serta konflik politik yang tajam antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang menewaskan beberapa jenderal TNI AD.
Peristiwa tersebut menyebabkan krisis kepercayaan terhadap Presiden Soekarno. Dalam situasi yang semakin tidak stabil, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah demi memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Melalui Supersemar inilah, Soeharto secara bertahap mengambil alih kekuasaan hingga akhirnya diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968.
Ideologi dan Tujuan Orde Baru
Orde Baru mengklaim menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan secara “murni dan konsekuen”. Pemerintah Orde Baru menolak ideologi lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, khususnya komunisme. Stabilitas nasional dijadikan alasan utama untuk membatasi kebebasan politik dan mengontrol kehidupan sosial masyarakat.
Tujuan utama Orde Baru meliputi:
1. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional
2. Melaksanakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan
3. Menertibkan kehidupan politik dan sosial masyarakat
4. Memperkuat peran negara dalam mengatur kehidupan berbangsa
Sistem Pemerintahan yang Terpusat dan Otoriter
Salah satu ciri utama pemerintahan Orde Baru adalah sistem kekuasaan yang sangat terpusat. Presiden memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan kebijakan negara. Lembaga legislatif dan yudikatif tidak berfungsi secara independen karena berada di bawah pengaruh eksekutif.
Dalam bidang politik, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 menjadi tiga kekuatan utama, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar, yang sebenarnya bukan partai politik murni, selalu memenangkan pemilu karena didukung oleh aparat negara, birokrasi, dan militer.
Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI merupakan kebijakan yang memberikan peran ganda kepada militer, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial-politik. Melalui kebijakan ini, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga terlibat aktif dalam pemerintahan, birokrasi, dan lembaga legislatif. Banyak perwira militer yang menduduki jabatan penting, mulai dari kepala daerah hingga menteri. Kebijakan ini memperkuat kontrol negara, tetapi sekaligus melemahkan kehidupan demokrasi.
Pengendalian Kebebasan Politik dan Pers
Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sangat dibatasi. Media massa yang mengkritik pemerintah dapat dicabut izin terbitnya. Demonstrasi sering dianggap sebagai tindakan subversif. Pemerintah menggunakan berbagai peraturan untuk membungkam kritik, seperti Undang-Undang Subversi. Mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat yang dianggap berseberangan dengan pemerintah sering mengalami intimidasi, penangkapan, bahkan penghilangan paksa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana takut dan enggan menyampaikan pendapat secara terbuka.
Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Nasional
Di bidang ekonomi, Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Pemerintah membuka pintu bagi investasi asing dan bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional. Program pembangunan direncanakan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Beberapa keberhasilan ekonomi Orde Baru antara lain:
● Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa dekade
● Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan fasilitas umum
● Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984
● Penurunan angka kemiskinan pada periode tertentu
Namun, pembangunan tersebut tidak merata. Keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang secara sistematis dan mengakar dalam pemerintahan.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Masa Orde Baru juga diwarnai berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa peristiwa penting antara lain penindasan terhadap kelompok yang dituduh terkait komunisme, konflik di Aceh dan Papua, peristiwa Tanjung Priok, serta penembakan misterius (Petrus). Negara sering menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah sosial dan politik, yang berujung pada kekerasan terhadap warga sipil.
Krisis dan Keruntuhan Orde Baru
Krisis ekonomi Asia tahun 1997 menjadi titik balik runtuhnya Orde Baru. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Krisis ekonomi ini memperlihatkan rapuhnya sistem ekonomi yang bergantung pada utang luar negeri dan penuh praktik KKN.
Kekecewaan masyarakat memuncak dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa. Tuntutan utama mereka adalah reformasi politik, penghapusan KKN, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden, menandai berakhirnya masa Orde Baru.
Kesimpulan
Masa Orde Baru merupakan periode yang penuh kontradiksi dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, keberhasilan tersebut dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta menguatnya budaya korupsi. Pengalaman Orde Baru menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
Daftar Referensi
1. Crouch, Harold. (1988). The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. Membahas peran militer dan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.
2. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi. Referensi utama sejarah Indonesia, termasuk lahir, perkembangan, dan runtuhnya Orde Baru.
3. Suryadinata, Leo. (1997). Politik Orde Baru dan Pembangunan Nasional. Jakarta: LP3ES.Mengulas kebijakan politik dan pembangunan pada masa Orde Baru.
4. Nasution, Adnan Buyung. (2004). Demokrasi Konstitusional. Jakarta: Kompas. Membahas demokrasi, pelanggaran HAM, dan praktik kekuasaan Orde Baru.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1995). Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Sumber resmi dan akademik tentang sejarah Indonesia.
6. Budiman, Arief. (1990). Negara dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.Menjelaskan hubungan negara, kekuasaan, dan pembangunan ekonomi Orde Baru.
7. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Referensi teori politik yang relevan dengan sistem pemerintahan Orde Baru.