Kepatuhan Wajib Pajak: Harmoni Hukum dan Etika
Oleh: M. Sopandi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
Kepatuhan wajib pajak adalah pilar krusial dalam sistem perpajakan suatu negara. Untuk memahami pentingnya kepatuhan ini, kita perlu meninjau dari dua perspektif utama: hukum dan etika. Artikel ini akan mengulas bagaimana kedua perspektif ini saling berinteraksi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
Perspektif Hukum
Secara hukum, kepatuhan wajib pajak berarti memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Ini mencakup pendaftaran diri, pelaporan penghasilan, dan pembayaran pajak tepat waktu. Ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi hukum, seperti pemeriksaan dan penagihan pajak.
Hukum perpajakan dirancang untuk menciptakan keadilan dan kepastian dalam pengumpulan pajak, yang esensial bagi pembangunan negara. Penegakan hukum yang tegas dan regulasi yang jelas adalah kunci pendorong kepatuhan. Saat sanksi pelanggaran pajak diterapkan secara konsisten, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Namun, tantangan sering muncul dari minimnya pengetahuan masyarakat akan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan.
Perspektif Etika
Di samping aspek hukum, kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari kacamata etika. Etika dalam perpajakan melibatkan pertimbangan moral mengenai kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Kepatuhan pajak, dalam hal ini, bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga tanggung jawab sosial.
Wajib pajak dengan kesadaran etis cenderung lebih patuh karena mereka memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Membangun kesadaran etis di masyarakat sangat penting. Kampanye yang menyoroti kontribusi pajak untuk kesejahteraan bersama dapat meningkatkan kepatuhan secara signifikan.
Pertanyaan yang sering muncul adalah: "Apakah bayar pajak itu terpaksa atau sukarela?" Dari sisi etika, kepatuhan pajak mencerminkan tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kesadaran dan pemahaman tentang manfaat pajak bagi negara sangat vital untuk mendorong kepatuhan yang berlandaskan etika, bukan sekadar karena takut sanksi hukum. Edukasi perpajakan dan peningkatan pemahaman menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan yang menyebabkan ketidakpatuhan, seperti yang terlihat pada studi kasus pekerja gereja. Selain itu, digitalisasi dan pemahaman perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan, meskipun sosialisasi perpajakan tidak selalu efektif.
Sinergi Hukum dan Etika
Idealnya, kedua perspektif ini harus bersinergi. Sinergi antara hukum dan etika adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas, sementara etika memberikan motivasi moral untuk mematuhi kerangka tersebut.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan pendekatan yang holistik. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan kesadaran, baik dari sisi hukum maupun etika. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dipatuhi, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat yang bertanggung jawab.
Kesimpulan
Kepatuhan wajib pajak adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai aspek. Dengan memahami dan mengintegrasikan perspektif hukum dan etika, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif, serta mendorong setiap individu untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak idealnya merupakan perpaduan antara kepatuhan hukum dan kesadaran etis. Pemerintah perlu menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya menegakkan peraturan secara ketat, tetapi juga membangun kesadaran etis agar wajib pajak melihatnya sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, bukan sekadar beban atau ancaman hukum semata.
REFERENSI
- a.riyanto. (2022, Maret 31). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemerintah no23 tahun 2018. Retrieved from Smantic scholar:
https://www.semanticscholar.org/paper/48390747b3da74529112ce690f4fecf33e06dc8d - graha, G. a. (2024, Maret 18). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama probolinggo. Retrieved from smantic schollar:
https://www.semanticscholar.org/paper/c4864a458f398f222b2e9d9b150228f20ffc4aff - mohamad, R. (2015, September 1). Pengaruh kewajiban NPWP, pemeriksaan pajak dan penaghian pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Retrieved from smantic scholar:
https://www.semanticscholar.org/paper/9c01e29da649cc0d02b405df7325c676220f4aeb - padjdogi, D. c. (2024, Agustus 31). Edukasi pelaporan perpajakan pekerja gereja untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Retrieved from smantic scholar:
https://www.semanticscholar.org/paper/6ed932fd9f55eae77fb50f1849b5fb50d84d3157 - sinuhaji, V. l. (2024, April 27). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi peprpajakan sebagai variabel moderasi. Retrieved from smantic scholar:
https://www.semanticscholar.org/paper/fcc1803ad997ed58de6a527bb5b3b6c4edb31876 - Sulistiowati, S. (2018, September 7). Mengungkapkan realitas kwpatuhan wajib pajak pasca tax amnesty. Retrieved from smantic scholar:
https://www.semanticscholar.org/paper/6ed932fd9f55eae77fb50f1849b5fb50d84d3157
