Perpajakan Pakan Ternak: Menimbang Keadilan, Kepastian Hukum, dan Dampaknya bagi Peternak Indonesia

oleh: Muhammad Sekhan El Hakim Mata Kuliah Hukum Pajak Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

PERADMA.NET-Sektor peternakan merupakan salah satu penopang penting ketahanan pangan nasional. Produk-produk seperti ayam, telur, daging sapi, dan susu merupakan kebutuhan harian masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari pemenuhan gizi nasional. Namun, di balik berbagai komoditas tersebut, terdapat satu komponen utama yang menentukan keberhasilan produksi, yaitu pakan ternak.

Dalam industri peternakan, pakan menyumbang 60–70% dari total biaya produksi, sehingga

sedikit saja perubahan harga pakan dapat berdampak besar pada biaya produksi dan pada

akhirnya berpengaruh pada harga jual produk peternakan di pasaran. Dalam konteks

tersebut, kebijakan perpajakan, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pakan ternak,

menjadi isu yang sangat strategis.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(UU HPP), pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap berbagai objek

PPN, termasuk barang kebutuhan pokok dan barang strategis. Pakan ternak, sebagai salah

satu komoditas yang erat kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat, mengalami

beberapa perubahan status perpajakan dalam beberapa regulasi. Hal ini menimbulkan

kebingungan di kalangan pelaku usaha, peternak, produsen pakan, hingga konsultan pajak

dan aparat penegak hukum.

1. Kerangka Hukum Perpajakan Pakan Ternak di Indonesia

a. PPN dalam UU PPN dan UU HPP

Dasar hukum pemungutan PPN adalah:

UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, yang terakhir diubah dengan

UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang Barang dan Jasa yang Dibebaskan dari PPN.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait barang strategis.

Dalam hukum pajak terdapat dua kategori penting:

1. Tidak dikenai PPN (Non-Objek PPN)

Barang ini tidak termasuk objek PPN. Pelaku usaha tidak memungut PPN dan kredit pajak

masukan tetap bisa dikreditkan.

2. Dibebaskan dari PPN (PPN DTP atau PPN Bebas)

PPN tidak dipungut, namun kredit pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

Akibatnya, biaya produksi meningkat karena pajak masukan menjadi biaya.

Perbedaan kecil ini berdampak besar bagi industri pakan.

b. Status Pakan Ternak dalam Regulasi

Dalam beberapa periode, pakan ternak pernah:

dikategorikan sebagai barang tidak kena PPN,

kemudian berubah menjadi barang yang dibebaskan dari PPN,dan di beberapa aturan

teknis sempat masuk barang,yang dikenai PPN apabila jenisnya tidak termasuk daftar

strategis.

Menurut:

PP 49/2022 Pasal 1 dan Lampiran, pakan untuk hewan ternak termasuk barang yang

dibebaskan dari PPN sebagai “barang kebutuhan pokok tertentu”.

PMK 267/PMK.010/2015 (sebelum diperbarui) juga pernah menegaskan pakan ternak

sebagai barang strategis, sehingga PPN-nya ditanggung pemerintah atau dibebaskan.

Dengan dasar ini, pakan ternak umumnya dibebaskan dari PPN, tetapi tidak termasuk

kategori non-PPN, sehingga masih memunculkan persoalan teknis.

2. Mengapa Perpajakan Pakan Ternak Perlu Dievaluasi?

a. Pakan ternak adalah barang strategis

Pakan ternak merupakan bagian dari rantai produksi makanan masyarakat. Ketika pakan

dikenai PPN, harga produk turunan seperti ayam, telur, atau daging pasti meningkat. Ini

akan memengaruhi:

inflasi pangan,harga kebutuhan pokok,

stabilitas pasokan pangan.

Di negara agraris seperti Indonesia, kebijakan pajak seharusnya mendukung ketahanan

pangan.

b. Ketidakpastian regulasi mengganggu kepastian hukum

Prinsip kepastian hukum dijamin oleh:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

asas lex certa dalam hukum pajak.

Namun, status pakan ternak sering berubah antara “tidak kena PPN”, “dibebaskan dari

PPN”, dan “dapat dikenai PPN jika tidak memenuhi syarat”.

Akibatnya:

pelaku usaha bingung dalam menghitung kewajiban pajak,rentan terjadi pemeriksaan dan

sengketa pajak,terjadi biaya administrasi tambahan.

Ketidakpastian ini bertentangan dengan asas certainty yang menjadi dasar sistem pajak

modern.

c. Beban pajak mempengaruhi daya saing peternak

Jika pakan dikenai PPN, maka:

pabrik pakan tidak bisa mengkreditkanPPN masukan,

biaya produksi naik,

harga pakan naik,harga produk peternakan melonjak,peternak kecil makin tertekan.

Dalam banyak kasus, peternak kecil sulit menanggung kenaikan harga pakan karena margin

keuntungan mereka sangat tipis.

3. Perspektif Asas Hukum Pajak

Dalam teori hukum pajak dikenal beberapa asas penting:

1. Asas Keadilan (Equity)

Pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak. Membebani komoditas

strategis seperti pakan ternak berpotensi tidak adil, karena peternak adalah kelompok yang

ekonominya rentan.

2. Asas Kepastian Hukum (Certainty)

Aturan harus jelas, tidak berubah-ubah, dan dapat diterapkan tanpa interpretasi yang

berlebihan. Perubahan status PPN pakan ternak yang sering terjadi bertentangan dengan

asas ini.

3. Asas Kemudahan Administrasi (Convenience)

Semakin rumit aturan, semakin besar biaya administrasi yang dikeluarkan negara dan

pelaku usaha. Sistem perpajakan pakan yang tidak konsisten menambah biaya administrasi

secara signifikan.

4. Asas Efisiensi Ekonomi

Pajak tidak boleh menghambat produksi barang strategis. Ketika pajak menyebabkan biaya

pakan naik, maka efisiensi industri peternakan turun.

4. Dampak terhadap Industri dan Konsumen

a. Dampak bagi produsen pakan

Produsen pakan harus menanggung:

ketidakjelasan dalam mencatat PPN masukan,

risiko pemeriksaan dan sanksi,

hilangnya hak kredit pajak masukan karena status “dibebaskan”.

b. Dampak bagi peternak

Peternak adalah pihak yang paling terdampak. Harga pakan yang tinggi membuat mereka

kesulitan bersaing, terutama peternak mandiri atau UMKM.

c. Dampak bagi konsumen

Pada akhirnya konsumen merasakan kenaikan harga:

ayam potong,telur ayam ras,susu sapi,daging sapi.

5. Rekomendasi Kebijakan

1. Menetapkan pakan ternak sebagai barang Tidak Kena PPN secara permanen

Ini memberikan kepastian hukum dan menurunkan biaya produksi.

Dasarnya dapat diatur melalui revisi lampiran dalam PP 49/2022.

2. Harmonisasi seluruh bahan baku pakan

Mulai dari jagung, bungkil kedelai, premix, vitamin, mineral, hingga bahan impor—semua

harus diseragamkan perlakuan pajaknya.

3. Menyusun pedoman teknis (Juklak-Juknis) yang jelas 

Termasuk definisi pakan, standar barang strategis, dan perlakuan pajak untuk produk campuran.

4. Evaluasi kebijakan menurut prinsip ketahanan pangan 

Pajak tidak boleh menjadi faktor yang melemahkan kemampuan rakyat memperoleh protein hewani dengan harga terjangkau.

Kesimpulan

Perpajakan pakan ternak bukan sekadar persoalan teknis fiskal, tetapi memiliki implikasi

luas pada:

stabilitas harga pangan,kesejahteraan peternak,daya saing industri, dankepastian hukum.

Dengan menetapkan pakan ternak sebagai barang non-PPN secara permanen, pemerintah

dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mendukung ketahanan pangan

nasional. Kebijakan fiskal harus berpihak pada sektor strategis demi meningkatkan produksi

dan menekan inflasi pangan.

DAFTAR SUMBER REGULASI

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

HPP).

2. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, beserta perubahan-perubahannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Barang dan Jasa yang Dibebaskan

dari PPN.

4. PMK 267/PMK.010/2015 tentang Barang Strategis yang Dibebaskan dari PPN (sebagian

materi masih relevan secara historis).

5. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum.

6. Doktrin asas-asas hukum pajak (Adam Smith, modern tax doctrines)..