Peran Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Di Sukabumi
Oleh:
PERADMA.NET-Kepatuhan dalam membayar pajak sangat krusial untuk meningkatkan pendapatan daerah,termasuk pada Pajak kendaraan Bermotor (PKB) di kota Sukabumi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa mutu pelayanan dan keefektifan hukuman memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan. Layanan yang cepat,mudah,dan professional mencoptakan keamanan bagi wajib pajak. Sedangkan hukuman yang tegas dan konsisten memberikan efek jera kepada yang tidak mematuhi. Kedua elemen ini saling melengkapi sehingga mampu meningkatkan kepatuhan baik secara sekarela maupun terpaksa,dan berdampak positif bagi optimalisasi pengelolaan pajak daerah.
Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Devano dan Rahayu (2006),kepatuhan wajib pajak adalah situasi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan cara yang benar,lengkap,dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya terbatas pada pembayaran pajak,tetapi juga mencakup seluruh tahapan administratif mulai dari pendaftaran,pelaporan,perhitungan,dan seterusnya hingga pembayaran pajak itu sendiri.
Jurnal.umsu.ac.id
Menurutnya,kepatuhan pajak dibagi menjadi 2
1.Kepatuhan Formal, adalah kepatuhan dari wajib pajak yang terkait dengan pemenuhan persyaratan administratif dalam pajak,yaitu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.Kepatuhan ini menitikberatkan pada Tindakan-tindakan yang dapat teramati dan diukur dengan jelas. Kepatuhan yang formal mengharuskan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan batas waktu,prosedur,dan cara teknis yang berlaku,meskipun hal ini tidak selalu berdasarkan pada kesadaran moral
2.Kepatuhan Material, adalah ketaatan wajib pajak terhadap isi dari peraturan perpajakan,yaitu memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan adalah tepat dan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini berkaitan dengan kebenaran informasi,keakuratan nilai,dan relefansi objek pajak. Kepatuhan material lehih mengutamakan integritas,kesadaran,dan ketaatan terhadap inti dari peraturan perpajakan,bukan hanya sekedar memenuhi administrasi.
Kualitas Pelayanan Publik
Menurut Parasuraman, Zeithaml,dan Berry (1985;1988) kualitas layanan publik merujuk pada sejauh mana layanan yang disediakan oleh Lembaga pemerintah kepada Masyarakat dapat dikatakan unggul,dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna layanan. Dalam hal perpajakan daerah Sukabumi,termasuk pajak kendaraan bermotor(PKB),kualitas layanan berhubungan langsung dengan cara samsat memberikan kemudahan,kecepatan,keterbukaan,serta kenyamanan bagi para wajib pajak.
Researchgate.net
Efektivitas Sanksi Perpajakan Di Sukabumi
Menurut Mardiasmo(2016),efektivitas sanksi perpajakan berkaitan dengan seberapa baik hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah dapat mencegah pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Sanksi bisa disebut efektif jika mampu menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran wajin pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Sanksi pajak berfungsi sebagai sarana pengedalian,yaitu memastikan bahwa wajib pajak tidak menunda atau menghindari tanggung jawab mereka. Dengan kata lain,sanksi tidak dimaksudkan untuk menghukum,melainkan untuk mendorong kepatuhan.
Medianeliti.com
Jenis sanksi yang terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi:
1.Denda Administratif, merupakan penalti uang bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayarkan PKB.
Contohnya: Denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan (berdasarkan peraturan di Jawa Barat). Ini adalah bentuk sanksi yang paling sering berpengaruh terhadap perilau wajib pajak.
2.Penegakkan Hukum dilapangan (Razia terpadu), Razia yang dilakukan oleh polri dan samsat untuk memeriksa kendaraan yang belum melunasi pajak.Dampaknya cukup signifikan karena langsung berhubungan dengan kenyamanan berkendara.
3.Sanksi Non-Finansial
Misalnya: tidak dapat memperpanjang sim tanpa menyelesaikan pembayaran PKB, kendaraan akan terkunci,sulitnya menjual kendaraan akibat status pajak yang tidak aktif. Sanksi Non-Finansial ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan jangka Panjang.
Bapendajabar.com
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam teori perpajakan,salah satu faktor penting yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan adalah menghadirkan layanan yang lebih cepat,mudah dijangkau,dan tidak berbelit.
Ejournal.com
Di Kota Sukabumi,keberadaan samsat keliling merupakan inovasi pelayanan publik untuk mempermudah Masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengesahan STNK tahunan,dan mengecekkan data kendaraan. Samsat keliling juga membuat pelayanan menjadi lebih dekat dengan Masyarakat (tidak perlu ke kantor samsat utama),lebih cepat,karena proses umumnya hanya 5-10 menit,lebih sederhana,tanpa persyaratan rumit,lebih fleksibel,karena Lokasi dan jadwal berpindah sesuai kebutuhan Masyarakat.
Simpulan
Kualitas layanan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (PKB) di kota Sukabumi. Inovasi seperti samsat keliling mempermudah dan membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih nyaman,sehingga meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Efektivitas hukuman juga mempunyai pengaruh yang berarti. Hukuman yang tegas,adil,dan konsisten mampu menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung menunda atau menghindari kewajiban pembayaran. Kedua aspek ini saling mendukung dan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui PKB.
Saran
Pemerintah perlu memperbanyak layanan samsat keliling,khususnya di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota. Meningkatkan keterampilan pegawai melalui pelatihan layanan publik agar lebih bersahabat,cepat,dan tanggap. Mengoptimalkan informasi digital terkait prosedur pembayaran PKB dan besaran denda. Melaksanakan sanksi dengan lebih konsisten. Contohnya melalui operasi gabungan secara rutin untuk mencegah terjadinya tunggakan.
REFERENSI
https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/viewFile/4468/3987
https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2498/2048